Agamua (dj-Pro) – BPK-RI Entry meeting dengan seluruh Kepala OPD dan Bendahara di Aula Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa (19/09/2023).
Tim pemeriksa Audit Keuangan Negara BPK-RI Perwakilan Papua bersama seluruh Kepala OPD dan Bendahara di Lingkungan Pemprov. Papua Pengunungan.
Pertemuan itu di pimpin oleh Yanius Telenggen, SH.MAP., Plh. Sekda Prov. Papua Pegunungan, Kepala Inspektorat Prov. Papua Pengunungan dan Ketua Tim BPK-RI di Aula pertemuan Kantor Gubernur Papua Pengunungan.
Dalam pertemuan itu Martuama Saragi, Ketua tim BPK-RI menjelaskan, kami tim BPK-RI ditugaskan sebelas orang datang untuk melihat dan memeriksa Administrasi realisasi keuangan negara yang di kelola oleh Pemprov. Papua Pengunungan itu, fisik maupun non-fisik di triwulan ke tiga ini.
“Kami berada disini selama 25 hari, diharapkan kerjasamanya, untuk sama-sama saling mengoreksi realisasi keuangan negara tepat sasaran atau meleset. Kami meminta seluruh Kepala OPD dan Bendahara segera siapkan laporan dan dokumennya” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Suban, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan, berdasarkan undang undang no 15 thn 2006 BPK – RI. Datang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan daerah berdasarkan peraturan pemerintah No 12 tahun 2019.
“Pasal 1 Ayat 2 menyebut pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah,” ungkapnya.
Dia mengharapkan kepada seluruh kepala OPD wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada tim BPK-RI, jangan terlambat dan alergi dengan kehadiran tim BPK-RI. Mari kita sama-sama dan kerjasama menyelesaikan adminstrasi keuangan negara.
Ditempat yang sama,Yakobus Way, Kepala Inspektorat, meminta kepada seluruh Kepala OPD dan Bendahara untuk sama-sama menyelesaikan agenda pelaporan selama 25 hari.
“Kami dari Inspektorat meminta kepada semua pihak yang ada di Prov. Papua Pengunungan masing-masing berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dia mengatakan melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Sehingga pelayanan masyrakat dapat diwujudkan sesuai harapan Kita bersama.
“Pertemuan yang kita lakukan ini pertemuan Entry meeting antara BPK-RI, dan Pemprov. Papua Pengunungan untuk memberikan penjelasan dasar-dasar awal pemeriksaan berkas realisasi keuangan,” pungkasnya. (0012Isak)