Wamena ( dj-Pro.org) Nikolas Itlay, Kepala Dinas Sosial Kab. Jayawijaya mengatakan, bantuan dari Kemensos tahap pertama itu telah kami laksanakan beberapa bulan lalu, saat ini kami lakukan tahap kedua, Jum’at (21/07/2023).
Itlay mengatakan penyaluran ini agak terlambat, sebenarnya bulan Juni sudah menyalurkan, karena data tahun 2022 itu valid. Jadi tidak ada yang pindah ke distrik lain. Tetapi tahun 2023 ini validasi data memang agak sedikit kacau, karena data distrik lain masuk diklaim distrik lain.
“Sehingga banyak kejadian dinas sosial mengambil inisiatif untuk padukan dengan teman-teman Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk kita validasi data,” katanya.
Dia mengungkapkan sesuai dengan data yang masuk dari distrik lain pindah ke distrik lain, kita memvalidasi. Kami mengundang TKSK untuk fokus bersama dengan distrik meluruskan validasi data. Pindah ke distrik lain kembalikan ke distrik asal, supaya data tidak terjadi simpang siur itu menjadi kendala.
“Lalu kuato dan data yang kita dapat dari kantor Pos Prov. Papua terlambat, data awal itu jumlah kuato Dua Puluh Satu Ribu lebih. Seharusnya itu Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua,” ungkapnya.
Itlay menuturkan dinas sosial setelah mendata validasi data, distrik mana yang pindah ke distrik lain, terus kampung mana yang tidak ada nama. Sehingga ditemukan sekitar 6 kampung, lalu kita bantu melaporkan ke PT Pos, lebih lanjut PT pos telah kordinasi ke PT Pos provinsi.
“Data beberapa kampung yang tidak masuk tahap kedua sudah ter-cover, dinas sosial sudah percayakan teman-teman pendamping TKSK 40 distrik itu, untuk tempelkan nama di distrik maupun di kampung, supaya masyarakat melihat nama disitu,” tuturnya.
Itlay menjelaskan distrik Wamena kota, Wesaput, Hubikiak dan Wouma 4 distrik ini kita fokus lakukan pembayaran di kantor PT pos Wamena. Tetapi 36 distrik lakukan pembayaran secara kolektif.
“Kami serahkan kepada 36 distrik itu harus ada berita acara penyerahan secara kolektif, sehingga disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat. Kita melibatkan supaya ketika menyerahkan uang, terjemahkan di distrik sesuai dengan jumlah kuato,” jelasnya.
Itlay mengungkapkan supaya sasaran pemanfaatan jelas, saat ini banyak terjadi kekeliruan, seperti kepala desa sebenarnya membackup dana kampung dari kementerian desa. Tetapi kadang kalah mengklaim dana bantuan PLT sosial itu, dia punya sebenarnya tidak, saat ini tingkat pemahaman masyarakat kurang seperti itu.
“Sehingga dinas sosial mengundang kepala desa menghadirkan disini untuk dijelaskan, kepala desa mempunyai fungsi kementerian desa, jadi dana desa silakan bersuara,” ungkap dia.
Lebih lanjut itlay menjelaskan tetapi berhubungan dengan dana bantuan sosial teman-teman tenaga TKSK mempunyai tugas dan fungsi. Sehingga kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing supaya pelayanan berjalan baik.
“Kementerian sosial sebenarnya difokuskan ke PT kantor pos Wamena tetapi karena jumlah penduduk lebih besar dan jangkauan letak geografis, jadi 36 distrik memang jangkauan sangat sulit,” jelasnya.
Itlay mengatakan sehingga kami menyurati kementerian sosial 36 distrik akan lakukan pembayaran secara kolektif melalui kantor PT pos Wamena, pihaknya mengirim surat ke kantor PT pos provinsi dari provinsi melanjutkan ke kementerian sosial sehingga merestui seperti itu.
Kami berharap seluruh bantuan kementerian sosial itu, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan digunakan untuk berfoya-foya, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat pemerintah membantu untuk memenuhi kebutuhan.
“Kami menegaskan harus menggunakan untuk membeli beras, minyak goreng dan lain-lain, tidak boleh salah menggunakan untuk membeli minuman keras (Miras), itu dia melarang keras seperti itu,” tegasnya.
Sementara menanggapi hal itu Andius Elopore, Asisten dosen Uncen mengatakan, program yang dilakukan oleh kementerian sosial ini sangat bagus, telah memberikan kepercayaan kepada PT pos Persero Indonesia kantor PT pos Wamena.
Elopore mengatakan namun pimpinan kantor PT pos Wamena perlu merubah pola atau metode untuk distribusi kepada masyarakat yang namanya dikeluarkan untuk mendapatkan sembako beras dan uang tunai.
“Metode pembagian itu pihaknya melihat banyak masyarakat yang menjadi korban hari, aktivitas dan tempat tidak memungkinkan,” katanya.
Elopore menyarankan kepada pimpinan kantor PT pos Wamena dan dinas sosial perlu merubah pola distribusi pembagian, mengambil tempat yang layak untuk masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik seperti itu.
“Saya melihat tempat tidak memungkinkan untuk pendistribusian kurang elok, Sekalipun memberikan bantuan, tetapi tidak ada kepuasan masyarakat. Karena dia menilai mengantre terlalu padat. Menggunakan waktu dua sampai tiga hari, lalu akan diselesaikan pendistribusian,” terangnya.
Elopore menuturkan pemda menyiapkan tempat pelayanan yang layak, kenapa dipersulit seperti itu, perlu diperhatikan oleh pimpinan kantor PT pos Wamena dan kepala dinas sosial. Lebih elok pendistribusian dilakukan masing-masing distrik.
“Pihaknya berharap pemda boleh menyiapkan tempat yang layak dan tepat, untuk distribusi pembagian ini dia sepakat seperti 36 distrik dilakukan pembayaran secara kolektif di masing-masing distrik supaya berjalan baik,” harapnya.
Dia menjelaskan menyampaikan informasi melalui media sosial, lokal yang ada di kabupaten dan provinsi, fungsikan untuk dipublikasikan nama yang mendapatkan sembako
“Supaya penerima sembako mengetahui, lalu datang mengambil seperti itu. Jadi memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga menerima dengan suka cita tidak dengan keluhan seperti itu,” pungkasnya. (0012Isak)